Demo Memakzulkan Presiden

Setahun telah, Joko Widodo, mempresideni Indonesia, republik demokrasi terbesar ketiga di dunia. Setahun perjalanan kekuasaannya, sarat dengan catatan yang perlu diingat publik. Bahwa ada suara puas dan tidak, adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dinafikan. Seperlima waktu kekuasaan yang dimandatkan telah dilampaui. Permasalahan bangsa yang perlu diselesaikan, begitu kompleksnya. Waktu memang belum tuntas, empat tahun kedepan masih ada waktu tersisa. Tetapi setahun yang telah, bisa memberi gambaran ke publik, apa yang telah dan akan dilakukan.

Merespons prestasi dan kinerja Presiden ditahun pertama kekuasaan, disikapi dengan berbeda oleh publik. Penyikapan yang perlu dicermati, dan cukup menarik pemberitaan adalah unjuk rasa oleh sebagian mahasiswa, pada dua pekan pertama pasca tepat setahun kekuasaan Presiden, walau kuantitas unjuk rasa yang substansi tuntutannya memakzulkan Presiden tidak signifikan, dan sangat jauh dari kuantitas di era reformasi.

Dapat dan tepatkah tuntutan pendemo yang aspirasinya meminta Presiden mundur atau dimakzulkan? Sebagai sebuah aksi dan tuntutan, dibolehkan dan dilindungi oleh konstitusi. Tetapi apakah tuntutan itu bisa direalisasikan, tentu persoalan lain. Ada proses dan mekanisme yang konstitusional untuk memakzulkan Presiden. Tentu tidak sesederhana keinginan para pendemo.

Presiden sangat bisa dimakzulkan, berdasar konstitusi kita yang telah diamandemen, jika Presiden melakukan pelanggaran konstitusi. Jika argumen pemakzulan lebih karena tidak puas dengan prestasi dan kinerja Presiden, tentu argumen yang sangat subyektif. Kita memililiki preseden dalam memakzulkan Presiden, ketika Gus Dur dimakzulkan oleh MPR. Atau ketika BJ Habibie mengakhiri kekuasaannya lebih cepat, karena mosi tidak percaya oleh MPR.

Kita berharap, Presiden mengakhiri kekuasaannya secara wajar dan normal. Karena pemakzulan ditengah jalan kekuasaan, tentu cost politicnya akan tinggi. Publik masih ingat dengan catatan sejarah, ketika Soekarno ‘dikudeta’ maka kompensasinya begitu besar, karena kita harus menyerahkan kekayaan SDA kita di Papua ke fihak asing. Dan itu kita alami hingga 2021 nanti, bahkan dengan kemungkinan besar berkelanjutan. Ketika Soeharto dilengserkan, yang merupakan tuntutan dan keharusan sejarah, tetap memunculkan biaya sosial politik yang mahal.

Membiarkan dan memberi kesempatan Presiden, untuk menyelesaikan periode kekuasaannya, lebih baik dan sebuah keharusan, dibanding mencari upaya untuk memakzulkannya karena alasan yang subyektifitas. Mendukung dengan tetap mengkritisi terhadap kekuasaan dan kinerja Presiden, tentu cara elok dalam berdemokrasi. Terkecuali oleh karena melanggar konstitusi, maka tanpa diminta oleh publik pun, MPR akan dan dapat memakzulkan Presiden.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s